MEDAN™ | Rabu, 9 Juni 2025 — Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, semakin menguat. Hal ini menyusul penetapan lima tersangka dalam kasus dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara oleh KPK.
Salah satu tersangka yang telah ditetapkan adalah Kepala Dinas PUPR, Topan Obaja Putra Ginting. Penetapan ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terutama aktivis Gerakan Berantas Korupsi Sumatera Utara (GERBRAKSU): Kapan KPK memeriksa Gubsu Bobby Nasution?
Meski namanya ikut mencuat dalam pusaran perhatian publik, hingga hari ini Bobby belum diperiksa oleh KPK dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Pihak KPK menyatakan bahwa proses penyidikan akan terus berkembang, termasuk menelusuri potensi aliran dana dan aset terkait kasus tersebut. Namun belum ada kepastian kapan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumut itu akan dilakukan.
Muhammad Bobby Afif Nasution sendiri merupakan figur publik dari kalangan elite. Ia merupakan menantu Presiden Joko Widodo dan putra dari almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PTPN IV. Usai menamatkan studi magister di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bobby terjun ke dunia usaha, khususnya di sektor properti di Medan dan Jakarta.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Februari 2025, harta kekayaan Bobby tercatat sebesar Rp57,84 miliar, dengan kenaikan harta sebagai berikut:
- 2020: Rp54,86 miliar
- 2021: Rp55,93 miliar
- 2023: Rp57,55 miliar
- 2025 (Februari): Rp57,84 miliar
Kenaikan kekayaan yang relatif stabil ini kini menjadi salah satu fokus dalam penyidikan, guna memastikan tidak ada keterkaitan dengan dana hasil tindak pidana korupsi.
Masyarakat dan aktivis anti-korupsi berharap KPK tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan dalam menuntaskan perkara ini tanpa pandang bulu. “Publik butuh kepastian hukum, bukan keraguan yang berkepanjangan,” ujar salah satu aktivis GERBRAKSU saat ditemui di Medan.red
______
