BATU BARA – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (24/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.
Aksi yang berlangsung dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai tuntutan itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Massa menyuarakan harapan agar proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang mereka laporkan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi APDESU menyampaikan bahwa pihaknya meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara melakukan penyelidikan terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023, 2024, hingga 2025 di SDN 01 Labuhan Ruku. Selain itu, mereka juga mendesak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran sekolah tersebut.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS serta mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar salah satu perwakilan APDESU saat menyampaikan orasi.
Tak hanya di Kejaksaan Negeri Batu Bara, massa juga melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Batu Bara. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut APDESU, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Mereka menilai setiap laporan atau dugaan penyimpangan yang muncul harus ditindaklanjuti secara serius oleh pihak yang berwenang.
Usai berorasi, perwakilan massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bentuk laporan dan aspirasi masyarakat yang meminta adanya pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan APDESU. Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih terus dilakukan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai desakan pemeriksaan yang disampaikan massa aksi.
APDESU menegaskan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian terkait tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan.Red
