BATU BARA – Pembangunan irigasi persawahan di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Proyek yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional diduga dikerjakan asal jadi demi meraup keuntungan besar.4/3/2026
Masyarakat setempat mengaku kecewa, karena bangunan irigasi yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan kini sudah mengalami retakan di sejumlah bagian. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat proyek ini bertujuan mendukung program strategis Presiden dalam memperkuat swasembada pangan.
Proyek irigasi tersebut masuk dalam program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) dengan nilai anggaran sebesar Rp515.200.000. Rincian pekerjaannya meliputi:
- – Normalisasi saluran sepanjang 1.000 meter
- – Perbaikan tiga pintu air dengan bentang 4–5 meter
- – Pembangunan tiga pintu air baru dengan bentang 3–4 meter
Namun ironisnya, meskipun belum dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pekerjaan, sejumlah bagian fisik bangunan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan dan sistem pengawasan proyek.
Sorotan juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Ridwan. Ia menyayangkan kondisi proyek yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, proyek tersebut turut dipantau oleh Kodim 0208/Asahan. Namun dugaan kecurangan dari pihak pemborong tetap mencuat setelah ditemukan keretakan pada bangunan yang baru selesai dibangun.
“Kalau belum serah terima tapi sudah rusak, ini jelas ada yang tidak beres. Ini menyangkut uang rakyat dan program ketahanan pangan nasional,” tegas Ridwan saat melakukan peninjauan.
Lebih lanjut, Ridwan secara tegas meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara.
“Saya minta Kadis Pertanian dan PPTK dicopot. Saya juga meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi Dinas Pertanian secara menyeluruh,” ujarnya dengan nada tegas.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera melakukan audit teknis terhadap proyek tersebut. Jika terbukti terjadi kelalaian atau penyimpangan, warga meminta agar aparat penegak hukum turun tangan demi menjaga integritas program ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.Red
