Aktivis: Komitmen Pemerintah Prabowo soal Pemberantasan Korupsi Jangan Hanya Omon-omon Doang!
JAKARTA, 11 November 2025 — Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2025, Aktivis Muda Sumatera Utara, Ariswan, menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai, janji Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi justru terkesan hanya omon-omon doang tanpa langkah nyata.
“Peringatan Hakordia seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum nasional untuk mengoreksi arah penegakan hukum yang adil, objektif, dan bebas dari kepentingan politik,” tegas Ariswan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (11/11/2025).
Menurut Ariswan, pemberantasan korupsi tidak boleh pandang bulu. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya masih melakukan praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Jika ada indikasi kuat, KPK wajib bertindak sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menjunjung tinggi asas equality before the law — persamaan di depan hukum,” ujarnya.
Ariswan juga menyoroti perbedaan perlakuan KPK terhadap kepala daerah dalam kasus korupsi di beberapa daerah. Ia membandingkan OTT di Riau dan Kolaka Timur, di mana kepala daerah langsung diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus di Sumatera Utara yang disebut-sebut tidak menyentuh Gubernur Sumut, meski beberapa pejabat di lingkungan Pemprov telah diperiksa.
“Di Riau dan Kolaka Timur, kepala daerahnya langsung ditetapkan tersangka. Tapi di Sumut, gubernurnya tidak tersentuh sama sekali, padahal sebagai penanggung jawab tertinggi dalam proyek yang sedang disidik. Ini jelas janggal,” ungkap Ariswan.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahaya bagi masa depan hukum dan demokrasi di Indonesia.
“Kalau hukum tunduk pada kekuasaan, itu tanda kehancuran sistem hukum nasional. Korupsi tidak akan pernah berkurang, justru tumbuh subur di tengah lemahnya integritas aparat penegak hukum,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ariswan berharap momentum Hakordia 2025 menjadi titik balik bangsa dalam menegakkan marwah hukum yang berkeadilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terutama KPK.
“Hakordia jangan jadi panggung pencitraan, tapi momen introspeksi nasional. Melawan korupsi berarti menegakkan kembali kehormatan bangsa,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
#Hakordia2025 #EvaluasiKPK #AntiKorupsi #PresidenPrabowo #HukumAdil #SumateraUtara #KPKTebangPilih #IntegritasHukum #PemberantasanKorupsi #AriswanBersuara
