{"id":4830,"date":"2026-09-18T08:43:31","date_gmt":"2026-09-18T08:43:31","guid":{"rendered":"https:\/\/mediaanakindonesia.com\/?p=4830"},"modified":"2026-09-18T08:43:31","modified_gmt":"2026-09-18T08:43:31","slug":"penerima-pkh-di-langkat-diminta-teken-blangko-pengunduran-diri-bermaterai-ariswan-soroti-mekanisme-pendampingan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediaanakindonesia.com\/index.php\/2026\/09\/18\/penerima-pkh-di-langkat-diminta-teken-blangko-pengunduran-diri-bermaterai-ariswan-soroti-mekanisme-pendampingan\/","title":{"rendered":"Penerima PKH di Langkat Diminta Teken Blangko Pengunduran Diri Bermaterai, Ariswan Soroti Mekanisme Pendampingan"},"content":{"rendered":"

Langkat, 18\/9\/2026<\/strong> \u2014 Sejumlah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengaku diminta menandatangani blangko pengunduran diri sebagai penerima bantuan sosial. Blangko tersebut disebut harus ditandatangani menggunakan materai tempel Rp10.000.<\/p>\n

Informasi tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat yang menerima blangko pengunduran diri mengaku masih merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi, verifikasi, graduasi maupun terminasi kepesertaan PKH.<\/p>\n

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Daris, pendamping KPM PKH Kecamatan Tanjung Pura, dalam wawancara di Kantor Camat Tanjung Pura pada Rabu, 16 September 2026 sore.<\/p>\n

Dalam wawancara tersebut, Daris menjelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut tidak serta-merta membuat penerima langsung diblokir atau dihentikan dari kepesertaan PKH.<\/p>\n

Menurut Daris, surat yang telah diterima pendamping tidak langsung diajukan sebagai dasar untuk menyatakan warga tidak layak menerima PKH. Pendamping terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke rumah penerima untuk melakukan verifikasi kondisi sosial dan ekonominya.<\/p>\n

Apabila berdasarkan hasil verifikasi warga dinilai sudah tidak layak menerima bantuan, hasil tersebut akan dilaporkan kepada kepala desa. Namun, apabila pada kemudian hari kondisi ekonomi warga kembali menurun dan memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH, menurut Daris warga tersebut dapat diajukan kembali sebagai penerima.<\/p>\n

Daris menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan karena kuota penerima bantuan terbatas sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penerima yang dinilai telah mengalami peningkatan kesejahteraan.<\/p>\n

Karena kuota untuk penerima bantuan setiap tahun dibatasi, apabila masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan bantuan PKH, menurut Daris kondisi tersebut dapat berdampak kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetapi telah mendaftar dan belum memperoleh bantuan.<\/p>\n

Daris juga menyatakan bahwa pelaksanaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.<\/p>\n

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru penyelenggaraan PKH yang mengatur antara lain kepesertaan KPM, hak dan kewajiban, pendampingan, evaluasi, terminasi, graduasi, pengawasan serta pengaduan. Regulasi tersebut ditetapkan pada 7 Agustus 2026 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 13 Agustus 2026.<\/p>\n

Dalam aturan tersebut, kepesertaan KPM PKH berlaku paling lama lima tahun, dengan pengecualian bagi KPM yang merupakan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kepesertaan juga dapat dilakukan terminasi berdasarkan evaluasi kepesertaan dan atau pemutakhiran data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).<\/p>\n

Regulasi juga mengatur bahwa graduasi diberikan ketika kesejahteraan KPM meningkat atau keluarga tersebut tidak lagi sesuai dengan peringkat kesejahteraan sebagai penerima bantuan sosial PKH. Sementara terminasi diberikan kepada KPM yang tidak memiliki komponen PKH dan atau masa kepesertaannya telah berakhir.<\/p>\n

Dengan demikian, persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata apakah penerima PKH dapat dihentikan, melainkan bagaimana proses tersebut dilakukan dan apakah setiap tahapan telah mengikuti mekanisme evaluasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam regulasi.<\/p>\n

Daris juga menjelaskan bahwa KPM yang jarang mengikuti kegiatan pertemuan yang telah ditentukan dapat dikenakan konsekuensi terhadap kepesertaannya.<\/p>\n

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 sendiri mengatur kewajiban KPM untuk mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 merupakan bagian dari pendampingan PKH dan pada umumnya wajib diikuti paling sedikit satu kali dalam satu bulan, dengan ketentuan khusus bagi wilayah yang sulit dijangkau.<\/p>\n

Namun, penerapan kewajiban tersebut tetap perlu dibedakan dengan proses pengunduran diri secara sukarela. Sebab, mekanisme evaluasi, peringatan, terminasi dan graduasi merupakan bagian tersendiri dalam tata kelola PKH.<\/p>\n

Hal inilah yang kemudian mendapat sorotan tajam dari Ariswan, Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban atau PERMADA, saat diwawancarai awak media pada Kamis, 17 September 2026.<\/p>\n

Ariswan mempertanyakan dasar dan prosedur pemberian blangko pengunduran diri kepada penerima PKH, terutama apabila penerima masih merasa memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin dan atau rentan.<\/p>\n

Menurut Ariswan, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan regulasi, data dan prosedur yang jelas, bukan semata-mata melalui tekanan administratif kepada masyarakat untuk menandatangani surat pengunduran diri.<\/p>\n

“Kalau memang seorang KPM sudah tidak memenuhi kriteria, lakukan evaluasi dan verifikasi sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru diarahkan terlebih dahulu untuk menandatangani surat pengunduran diri”, kata Ariswan.<\/p>\n

Ariswan menilai persoalan utama yang harus dijelaskan adalah apakah blangko pengunduran diri tersebut merupakan instrumen resmi yang memang diperintahkan dalam mekanisme pelaksanaan PKH atau merupakan formulir administratif yang dibuat dalam pelaksanaan pendampingan di tingkat daerah.<\/p>\n

Jangan hanya mengatakan setelah surat ditandatangani belum tentu langsung diblokir. Pertanyaannya adalah apa dasar masyarakat diminta menandatangani surat tersebut, siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya dan bagaimana posisi surat tersebut dalam mekanisme resmi PKH, tegasnya.<\/p>\n

Ariswan juga menyoroti penggunaan materai Rp10.000 pada dokumen pengunduran diri tersebut.<\/p>\n

Menurutnya, penggunaan materai tidak otomatis menjadikan isi dokumen benar atau membuktikan bahwa proses pengunduran diri telah dilakukan secara sah menurut mekanisme PKH. Persoalan utamanya tetap berada pada substansi, kehendak bebas masyarakat dan prosedur administratif yang mendasarinya.<\/p>\n

“Materai bukan legitimasi untuk memaksa masyarakat melepaskan haknya. Kalau memang pengunduran diri dilakukan secara sukarela, harus dapat dipastikan masyarakat memahami konsekuensinya dan tidak berada dalam tekanan atau ketakutan kehilangan bantuan”, ujar Ariswan.<\/p>\n

Ariswan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Tanjung Pura.<\/p>\n

Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa masyarakat sedang diarahkan untuk mengundurkan diri demi memenuhi target tertentu.<\/p>\n

“Kalau benar ada masyarakat yang sudah mampu, pemerintah harus melakukan verifikasi berbasis data. Kalau benar tidak layak, ada mekanisme evaluasi dan terminasi. Tetapi jangan dibalik, masyarakat diminta tanda tangan dahulu kemudian persoalannya baru diverifikasi”, kata Ariswan.<\/p>\n

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menempatkan pendampingan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan PKH. Pendampingan mencakup P2K2, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM. Regulasi juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat disampaikan individu, kelompok atau lembaga melalui saluran pengaduan Kementerian Sosial, SP4N LAPOR, maupun dinas sosial daerah.<\/p>\n

Karena itu, Ariswan meminta agar masyarakat penerima PKH yang merasa diminta menandatangani surat pengunduran diri mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai status kepesertaannya.<\/p>\n

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi memastikan setiap proses penghentian, terminasi atau graduasi benar-benar berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh penerima yang diminta menandatangani blangko tersebut memang telah melalui proses verifikasi, apakah hasil verifikasinya dituangkan dalam dokumen resmi, serta apakah keputusan mengenai status kepesertaan berada pada kewenangan pendamping atau harus melalui mekanisme dan pejabat yang ditentukan dalam tata kelola PKH.<\/p>\n

Di tengah upaya pemerintah melakukan penataan data bantuan sosial melalui DTSEN, persoalan di tingkat lapangan menjadi penting untuk diawasi agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran sekaligus tidak menghilangkan hak masyarakat yang masih memenuhi persyaratan.red<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Langkat, 18\/9\/2026 \u2014 Sejumlah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengaku diminta menandatangani blangko pengunduran diri sebagai penerima bantuan sosial. Blangko tersebut disebut harus ditandatangani menggunakan materai tempel Rp10.000. Informasi tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat yang menerima blangko pengunduran diri mengaku masih merasa memenuhi kriteria sebagai…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4831,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-4830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-organisasi"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t