![\"\"](\"https:\/\/mediaanakindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Screenshot_2026-06-29-09-54-45-378-edit_com.microsoft.office.word_.jpg\")
<\/p>\nBATU BARA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23\/6\/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.<\/p>\n
Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Nurhaji serta Rodial. Pemerintah Kabupaten Batu Bara diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP. Turut hadir Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si., seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus), dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.<\/p>\n
Fraksi PDI Perjuangan Soroti SILPA dan PPPK Paruh Waktu<\/strong><\/p>\n Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Drs. Bonar Damanik, M.M., menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, fraksi ini menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang dinilai menunjukkan masih kurang optimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah.<\/p>\n Fraksi PDI Perjuangan juga menilai masih banyak pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan.<\/p>\n Gerindra Apresiasi Raihan WTP<\/strong><\/p>\n Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Andriansyah, SH., memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang. Fraksi juga menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas pada tahapan berikutnya.<\/p>\n PKS Dukung Pembahasan Mendalam<\/strong><\/p>\n Fraksi PKS melalui juru bicaranya Agung Setiawan, SE., turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperoleh opini WTP dari BPK RI.<\/p>\n Fraksi PKS berharap pembahasan Ranperda dilakukan secara lebih mendalam di tingkat Panitia Khusus agar menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n PAN Minta Kepala OPD Definitif<\/strong><\/p>\n Sementara itu, Fraksi PAN melalui Syaiful Bakhri berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengisi seluruh jabatan kepala OPD yang masih berstatus pelaksana tugas menjadi pejabat definitif.<\/p>\n Menurut PAN, langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, sekaligus memastikan pengelolaan APBD berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.<\/p>\n KDRI Dorong Pembentukan Pansus<\/strong><\/p>\n Fraksi KDRI yang dibacakan Syahril Siahaan, SH., menegaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 perlu segera dibahas lebih lanjut dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD agar proses pembahasan berlangsung maksimal.<\/p>\n KPN Ingatkan Batas Waktu Permendagri<\/strong><\/p>\n Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) melalui Nafiar, S.Pd., M.Si., berharap pembahasan Ranperda dapat diselesaikan tepat waktu sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa persetujuan bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara kepala daerah dan DPRD dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.<\/p>\n Menuju Pembahasan Pansus<\/strong><\/p>\n Dengan disampaikannya pandangan umum seluruh fraksi, tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Diharapkan pembahasan tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara.Ms<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" BATU BARA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23\/6\/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Nurhaji…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4634,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[991],"class_list":["post-4632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemerintah-daerah","tag-dprdbatubara-rapatparipurna-apbd2025-ranperdaapbd-pansusdprd-batubara-pemerintahandaerah-transparansianggaran-keuangandaerah-beritabatubara-sumaterautara"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t